Pemerintah memperluas sertifikasi halal wajib untuk produk makanan di Surabaya guna meningkatkan kepercayaan ekspor

• Pemerintah mendorong perluasan kebijakan sertifikasi halal yang wajib bagi produk makanan di Surabaya, dengan dampak langsung pada daya saing industri.
• Penerapan PP No. 39 Tahun 2021 dipahami bukan sekadar urusan label, melainkan standar proses: kebersihan, keamanan, dan keterlacakan bahan.
• Ekosistem lokal (Pemkot, Kemenag, MUI, laboratorium/LPH) memperbanyak sosialisasi dan pendampingan, namun masih menghadapi tantangan kuota dan auditor.
• Pelaku UMKM mendapat nilai tambah: kepercayaan konsumen naik, peluang masuk ritel modern terbuka, dan jalur ekspor lebih meyakinkan.
• Kesiapan menuju tenggat nasional menjadi momentum Surabaya untuk menata rantai pasok dan dokumentasi agar tak tertinggal saat pasar semakin ketat.

Di Surabaya, kebijakan Pemerintah untuk memperluas skema sertifikasi halal yang wajib pada produk makanan dibaca pelaku usaha sebagai perubahan besar yang merapikan cara kerja industri dari hulu ke hilir. Bagi banyak UMKM, halal selama ini identik dengan keyakinan dan kebiasaan produksi. Namun ketika pasar menuntut bukti tertulis, audit proses, dan ketertelusuran bahan, “rasa yakin” tidak lagi cukup. Surabaya—kota dagang yang menjadi simpul distribusi Jawa Timur—memiliki kepentingan ganda: melindungi konsumen lokal sekaligus memoles kredibilitas barang yang menyeberang ke luar negeri.

Suasana ini terasa nyata di sentra kuliner, dapur rumahan, hingga pabrik skala menengah yang memasok jaringan ritel. Para pelaku tidak hanya ditanya soal komposisi, tetapi juga cara menyimpan, cara membersihkan alat, hingga sumber bahan tambahan. Di titik inilah kepercayaan menjadi kata kunci: sertifikat memberi sinyal bahwa klaim dapat diverifikasi. Dan ketika tujuan akhirnya adalah ekspor, sinyal itu berubah menjadi “paspor” reputasi yang memudahkan negosiasi, mempercepat seleksi buyer, dan mengurangi pertanyaan berulang dari calon mitra.

Pemerintah memperluas sertifikasi halal wajib untuk produk makanan di Surabaya: arah kebijakan dan dampaknya bagi industri

Kerangka besar yang dipakai adalah penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana diturunkan dalam aturan pelaksana, yang di tingkat daerah diterjemahkan menjadi program sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi biaya. Di Surabaya, pembahasan publik pada 2025 menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh dipersempit menjadi “stiker” semata. Sejumlah pemangku kebijakan daerah menyoroti dimensi yang lebih luas: standar higienitas, keamanan pangan, dan ketertiban proses produksi. Ketika standar meningkat, industri terdorong menata ulang tata kelola dapur, gudang, hingga administrasi bahan.

Dalam praktiknya, perluasan kewajiban untuk kategori makanan memicu efek domino yang cukup konkret. Produsen kecil mulai memisahkan alat untuk bahan berisiko, memutakhirkan catatan pemasok, dan belajar memahami dokumen bahan tambahan (misalnya emulsifier, flavor, atau pewarna). Produsen menengah memikirkan ulang kontrak pemasok, sebab satu bahan yang tidak jelas asalnya dapat menggagalkan verifikasi. Apakah ini memberatkan? Pada awalnya iya, terutama bagi usaha keluarga yang terbiasa mengandalkan ingatan. Namun efek jangka menengahnya adalah proses yang lebih rapi dan mudah ditingkatkan skalanya.

Seorang pemilik usaha fiktif, Bu Rani, yang menjual sambal kemasan dari kawasan Wonokromo, pernah menganggap sertifikasi cukup dengan memastikan bahan baku “pasti halal”. Ketika ia mulai mengurus sertifikat, ia baru menyadari pentingnya bukti tertulis dari pemasok botol, label, dan bumbu perasa. Ia merombak alur pencatatan, membuat daftar pemasok prioritas, dan menegosiasikan dokumen pendukung. Hasilnya, ia bisa masuk ke dua toko oleh-oleh yang mensyaratkan dokumen halal, dan omzetnya naik bukan karena “trend”, melainkan karena kanal distribusi bertambah.

Kebijakan yang wajib juga mengubah relasi antara pelaku usaha dan pembeli. Buyer ritel modern, hotel, atau katering kantor cenderung menuntut bukti kepatuhan karena mereka ikut menanggung risiko reputasi. Dengan adanya sertifikat, komunikasi lebih sederhana: bukan lagi debat, melainkan pembuktian. Pada level kota, reputasi Surabaya sebagai pusat kuliner pun ikut terbantu karena standar proses lebih seragam.

Di bagian hilir, dampak yang kerap diabaikan adalah perubahan perilaku konsumen. Ketika edukasi publik berjalan, konsumen mulai bertanya: “Mana nomor sertifikatnya? Siapa lembaga pemeriksanya? Bagaimana prosesnya?” Pertanyaan ini menekan pelaku usaha untuk lebih transparan. Transparansi itulah yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan—fondasi yang dibutuhkan sebelum Surabaya berbicara lebih jauh tentang ekspansi pasar luar negeri.

Perubahan kebijakan menjadi efektif bila ekosistemnya siap, dan itu membawa kita pada bagaimana pemangku kepentingan lokal bekerja bersama.

Koordinasi Pemkot Surabaya, Kemenag, dan MUI: sosialisasi, kuota gratis, serta tantangan auditor

Di Surabaya, percepatan sertifikasi tidak berjalan sendirian. Pemerintah kota berperan sebagai “penggerak lapangan” melalui sosialisasi, pendataan UMKM, dan fasilitasi. Pada beberapa agenda sosialisasi, kerja sama dengan Kementerian Agama tingkat kota dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menonjol karena pelaku usaha membutuhkan rujukan yang jelas: langkah pendaftaran, jalur reguler, berkas yang harus disiapkan, sampai gambaran audit. Model kolaboratif ini penting sebab UMKM sering kali bingung membedakan antara edukasi, pemeriksaan, dan penerbitan dokumen.

Di sisi kebijakan, terdapat skema subsidi atau fasilitasi biaya untuk meringankan beban UMKM. Wacana yang mengemuka pada 2025 adalah keterbatasan kuota sertifikasi gratis dan kurangnya auditor, sehingga antrian bisa panjang. Pada konteks 2026, tantangannya menjadi lebih strategis: permintaan makin tinggi karena pelaku usaha membaca sertifikat sebagai “tiket” untuk memperluas pasar. Tanpa penambahan kapasitas pemeriksaan, program bisa tersendat dan menimbulkan persepsi negatif, padahal tujuan awalnya adalah memperkuat tata kelola.

Beberapa anggota DPRD Surabaya menekankan bahwa sertifikat membawa nilai tambah, tetapi nilai tambah itu harus “dipanen” melalui promosi, dukungan lintas dinas, dan integrasi dengan agenda pariwisata. Logikanya sederhana: jika UMKM sudah patuh standar, maka Pemkot bisa menonjolkan produk bersertifikat dalam event kuliner, pameran, atau promosi destinasi. Koordinasi dengan dinas yang membidangi UMKM, perdagangan, dan pariwisata menjadi kunci agar sertifikat tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan menjadi modal branding kota.

Untuk menggambarkan tantangan administratif, bayangkan Pak Dedi, pemilik usaha risoles beku di Rungkut. Ia sudah siap audit, tetapi dokumen pemasok tepung dan margarin tidak lengkap. Ia harus menunggu pemasok mengirimkan dokumen, sementara jadwal pendampingan terbatas. Di sinilah peran pendamping menjadi krusial: membantu UMKM menyusun daftar bahan, mengurutkan prioritas dokumen, dan menyiapkan bukti kebersihan proses. Tanpa pendampingan, proses bisa terasa “menghukum” usaha kecil, padahal yang dibutuhkan adalah transisi yang tertata.

Di Surabaya sendiri, jumlah UMKM yang telah bersertifikat pernah diperkirakan sekitar 550 pada 2025 dan terus bertambah. Angka itu memberi sinyal bahwa ekosistem sudah bergerak, namun juga menunjukkan ruang yang sangat besar untuk percepatan karena skala UMKM kuliner Surabaya jauh melampaui itu. Untuk memastikan peningkatan berjalan sehat, tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas audit dan konsistensi penerapan standar setelah sertifikat terbit—karena reputasi dibangun dari praktik sehari-hari, bukan dari satu kali pemeriksaan.

Ketika koordinasi lokal semakin rapi, pertanyaan berikutnya muncul: bagaimana sertifikasi yang wajib ini diterjemahkan menjadi keunggulan bersaing untuk pasar luar negeri?

Sertifikasi halal sebagai mesin kepercayaan ekspor: standar, risiko, dan strategi masuk pasar global

Bagi pembeli internasional, terutama yang memiliki regulasi ketat dan ekspektasi transparansi tinggi, sertifikasi adalah bahasa yang lebih mudah dipahami daripada klaim pemasaran. Sertifikasi halal membuat pembeli dapat menilai risiko: apakah bahan baku jelas, apakah proses terkontrol, apakah ada pemisahan alat, dan apakah ada catatan produksi yang bisa ditelusuri. Dalam konteks ekspor, hal ini menurunkan biaya “trust-building”. Alih-alih mengulang penjelasan dari nol pada setiap calon buyer, produsen dapat menunjuk pada sistem yang sudah diaudit.

Namun sertifikat bukan jaminan otomatis barang laku di luar negeri. Ia lebih mirip tiket masuk untuk ikut seleksi. Setelah itu, tantangannya adalah konsistensi kualitas, kemampuan memenuhi volume, kemasan yang sesuai regulasi tujuan, serta strategi harga. Karena itu, pelaku usaha Surabaya perlu menggabungkan kepatuhan halal dengan kesiapan ekspor: komposisi yang stabil, masa simpan terukur, label yang informatif, dan dokumentasi produksi.

Di level strategi, pelaku usaha bisa merujuk pada panduan praktis pengembangan pasar luar negeri. Salah satu bacaan yang membantu menyusun langkah-langkahnya adalah strategi ekspor Indonesia, terutama untuk memahami bagaimana memilih negara tujuan, menghitung biaya logistik, dan menyiapkan materi penawaran. Ini relevan karena sertifikat halal sering menjadi salah satu lampiran utama ketika produsen mengajukan produk ke distributor atau mengikuti pameran dagang.

Agar lebih operasional, berikut daftar elemen yang biasanya diminta buyer ketika produk makanan dari Indonesia ingin masuk kanal ekspor formal. Daftar ini tidak menggantikan regulasi, tetapi memberi gambaran apa yang perlu disiapkan UMKM dan pabrik skala menengah:

• Dokumen halal yang valid, termasuk identitas produk dan pelaku usaha, serta keterlacakan bahan baku.
• Spesifikasi produk: komposisi, alergen, informasi nutrisi (bila diminta), dan standar berat bersih.
• Dokumen keamanan pangan yang relevan (misalnya uji laboratorium sederhana untuk produk tertentu), terutama bila negara tujuan ketat.
• Stabilitas pasokan: kemampuan produksi per bulan, lead time, dan rencana mitigasi jika bahan baku terganggu.
• Kemasan dan label: bahasa, tanggal kedaluwarsa, kode produksi, serta informasi importir/distributor bila diwajibkan.

Contoh kasus: usaha kerupuk ikan dari Kenjeran ingin mengirim sampel ke buyer di luar negeri. Buyer menanyakan dua hal utama: bukti kepatuhan halal dan konsistensi bahan. Saat produsen bisa menunjukkan dokumen yang rapi serta catatan pemasok, proses negosiasi berpindah ke isu yang lebih produktif: ukuran karton, ongkos pengiriman, dan skema pembayaran. Di sini terlihat bagaimana sertifikat mempercepat percakapan bisnis, bukan menggantikannya.

Untuk membantu pelaku usaha membedakan fokus perbaikan, tabel berikut merangkum hubungan antara kepatuhan halal dan kesiapan ekspor. Ini memudahkan UMKM Surabaya memetakan pekerjaan rumah tanpa merasa semuanya harus diselesaikan sekaligus.

Pada akhirnya, sertifikasi yang wajib memberi “bahasa standar” untuk membangun kepercayaan. Setelah bahasa itu dimiliki, Surabaya bisa melangkah ke tahap berikutnya: menguatkan rantai pasok, fasilitas uji, dan pembinaan yang benar-benar menyiapkan produk masuk kompetisi global.

Langkah berikutnya adalah mengurai bagaimana pelaku usaha—khususnya UMKM—bisa mengeksekusi semua tuntutan ini tanpa kehilangan identitas rasa dan kecepatan inovasi.

UMKM makanan Surabaya menghadapi kewajiban: langkah teknis, biaya, dan cerita transformasi bisnis

Kewajiban sertifikasi sering terdengar seperti proyek administratif, padahal di lapangan ia lebih mirip proses “mematangkan” bisnis. Bagi UMKM makanan di Surabaya, perubahan paling terasa biasanya terjadi pada tiga hal: disiplin pencatatan, kedisiplinan kebersihan, dan konsistensi pemasok. Ketiganya adalah fondasi yang membuat usaha mudah diaudit sekaligus mudah dikembangkan. Tanpa fondasi ini, ekspansi sering macet karena pemilik kewalahan mengelola detail.

Di Surabaya, program fasilitasi Pemkot untuk sertifikasi—termasuk kuota gratis pada periode tertentu—membantu menurunkan hambatan awal. Meski begitu, kendala umum tetap muncul: dokumen pemasok tidak siap, pemilik usaha belum terbiasa dengan SOP tertulis, dan jadwal audit terbatas karena auditor tidak sebanding dengan lonjakan permohonan. Dalam konteks 2026, tantangan ini menuntut pendekatan yang lebih sistematis: pelatihan singkat yang fokus pada kebutuhan audit, template dokumen yang mudah dipakai, dan mekanisme pendampingan yang tidak membuat UMKM bergantung selamanya.

Cerita Bu Rani tadi bisa dilanjutkan: setelah sertifikatnya terbit, ia menyadari pasar bukan hanya bertambah, tetapi juga menjadi lebih “rewel” dalam arti baik. Toko oleh-oleh meminta konsistensi rasa dan tingkat kepedasan yang stabil antar batch. Ia pun membuat standar takaran bumbu per produksi dan menimbang bahan dengan timbangan digital. Dampaknya, komplain menurun dan ia lebih mudah melatih karyawan baru. Jadi, sertifikasi memicu efek manajerial yang sering tidak diprediksi pelaku usaha.

Hal yang sama terjadi pada Pak Dedi. Setelah ia tertib memisahkan area pengolahan bahan, ia mendapati alur kerja lebih efisien karena tidak ada lagi alat yang “hilang” atau tercampur. Ia kemudian bisa menambah varian rasa tanpa membuat dapur kacau. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan proses dapat berjalan seiring inovasi menu, asalkan desain dapurnya dipikirkan sebagai sistem, bukan sekadar ruang masak.

Untuk UMKM yang ingin menyiapkan diri, urutan kerja yang praktis biasanya lebih penting daripada teori. Banyak yang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena mengerjakan semuanya sekaligus. Cara yang lebih efektif adalah mengunci dulu bahan dan pemasok utama, lalu menata proses, kemudian melengkapi dokumen. Setelah itu barulah memoles kemasan dan strategi pasar. Pertanyaannya: mengapa urutan ini penting? Karena audit sering dimulai dari hal paling mendasar—bahan dan proses—baru kemudian memeriksa konsistensi administrasi.

Pada level biaya, sertifikasi memang dapat terasa berat bagi pelaku mikro. Karena itulah fasilitasi dan subsidi menjadi instrumen penting Pemerintah. Namun biaya yang sering terlupakan justru biaya “rapi-rapi”: membeli rak penyimpanan yang higienis, mengganti wadah yang lebih aman, mencetak label yang sesuai, atau menyisihkan waktu untuk pelatihan. Biaya kecil ini bila dikelola bisa menjadi investasi, sebab memperkecil risiko produk rusak dan meningkatkan daya tahan bisnis.

Yang menarik, ketika UMKM Surabaya mulai menata proses, mereka juga lebih siap diajak masuk program pengadaan, kerja sama katering, dan kemitraan ritel. Semua kanal itu menuntut kepastian: pasokan ada, kualitas stabil, dan dokumen lengkap. Dari sini terlihat bahwa kewajiban sertifikasi bukan sekadar kepatuhan, melainkan pintu masuk ke ekosistem bisnis yang lebih formal dan berkelanjutan.

Setelah UMKM siap secara internal, isu berikutnya bergeser ke level kota: bagaimana Surabaya membangun sistem penopang—dari promosi sampai laboratorium—agar perluasan kewajiban benar-benar meningkatkan daya saing ekspor.

Perluasan kebijakan sertifikasi halal wajib dan masa depan industri makanan Surabaya: dari promosi kota hingga rantai pasok ekspor

Ketika perluasan kewajiban sertifikasi sudah berjalan, Surabaya menghadapi tugas yang lebih besar: memastikan manfaatnya “terlihat” dan “terasa”. Terlihat artinya publik dan pembeli mengenali Surabaya sebagai sumber produk yang patuh standar. Terasa artinya pelaku usaha mengalami peningkatan akses pasar, bukan sekadar bertambah dokumen. Untuk mencapai itu, pendekatannya harus lintas sektor: pembinaan UMKM, promosi wisata kuliner, penguatan rantai pasok, dan integrasi dengan agenda ekspor.

Pertama, promosi. Jika sertifikasi diposisikan sebagai keunggulan, maka event kota dapat menjadi etalase. Festival kuliner, pameran UMKM, hingga agenda pariwisata bisa menyertakan kurasi produk bersertifikat. Kurasi bukan untuk mengecualikan yang belum siap, melainkan memberi insentif reputasi bagi yang sudah patuh. Dampak psikologisnya besar: pelaku usaha melihat ada “hadiah pasar” ketika mengikuti standar, sehingga kepatuhan tumbuh dari motivasi, bukan semata ketakutan sanksi.

Kedua, rantai pasok. Banyak UMKM Surabaya bergantung pada pemasok dari luar kota. Jika pemasok tidak siap dokumen, UMKM yang menjadi korban karena audit tersendat. Maka, kebijakan kota bisa mendorong terbentuknya daftar pemasok referensi, forum temu pemasok, atau pelatihan bersama. Ini bukan monopoli, melainkan ekosistem yang memudahkan pelaku kecil menemukan bahan yang tertib dokumen. Mengapa ini penting untuk ekspor? Karena buyer luar negeri tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga kemampuan produsen mengendalikan sumber bahan.

Ketiga, kapasitas pemeriksaan dan pendampingan. Tantangan kuota dan auditor yang sempat mengemuka perlu dijawab dengan peningkatan kapasitas, pelatihan pendamping, serta penjadwalan yang transparan. Perlu diingat, standar yang baik tanpa kapasitas implementasi dapat melahirkan backlog. Backlog memicu praktik “jalan pintas” yang justru merusak tujuan kebijakan. Dengan sistem layanan yang rapi, pelaku usaha fokus pada perbaikan proses, bukan pada mencari celah.

Keempat, keterhubungan dengan strategi ekspor. Surabaya memiliki keunggulan logistik dan jaringan dagang. Namun untuk mengubah itu menjadi nilai, pelaku usaha perlu literasi ekspor: cara memilih pasar, cara menghitung biaya, hingga cara menyiapkan komunikasi buyer. Referensi seperti panduan menyusun strategi ekspor yang relevan untuk pelaku usaha Indonesia dapat dipakai sebagai titik awal, lalu diperkaya dengan pendampingan lokal yang memahami karakter produk Surabaya. Dengan begitu, sertifikasi halal menjadi bagian dari paket kesiapan ekspor, bukan berdiri sendiri.

Kelima, narasi “halal dan baik” yang menekankan kualitas. Di Surabaya, beberapa pemangku kebijakan menekankan bahwa halal tidak hanya soal status bahan, tetapi juga kebersihan dan keamanan. Narasi ini penting karena menyatukan kepentingan semua pihak: konsumen muslim merasa terlindungi, konsumen non-muslim melihat standar higienitas, dan buyer luar negeri menangkap sinyal profesionalisme. Narasi yang tepat memperluas pasar tanpa menimbulkan sekat sosial, sekaligus memperkuat identitas Surabaya sebagai kota dagang yang modern.

Jika semua elemen ini berjalan, perluasan kewajiban sertifikasi akan menjadi tuas yang mengangkat reputasi industri makanan Surabaya: rapi di proses, kuat di kepercayaan, dan siap menembus pasar ekspor dengan lebih percaya diri.